Pontianak — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Kalimantan Barat berharap Musyawarah Nasional (Munas) ke 10 LDII bisa dilaksanakan tepat waktu, karena menjadi cerminan pelaksanaan amanah organisasi dan bentuk disiplin berorganisasi.
Hal ini disampaikan Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto tatkala menyampaikan pandangan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2026, yang dihelat secara hibrid, Senin (16/2/2026).

Namun, pihaknya juga menyadari sebagai organisasi yang kontributif perlu adanya sinkronisasi agenda nasional.
“Dalam hal lain yang menyebabkan tidak terlaksana sesuai jadwal yang direncanakan tanggal 7-9 April 2026, DPW Kalbar sepakat memberikan mandat fleksibilitas kepada DPP,” jelasnya.

Pendapat Susanto, mandat fleksibilitas merupakan bentuk kepercayaan dan komitmen bersama dalam menjaga soliditas organisasi.
“Munas sebagai forum tertinggi organisasi harus dipersiapkan secara matang agar menghasilkan keputusan strategis yang membawa kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa. Jadi
“Pemberian mandat ini adalah hasil musyawarah dan konsensus. Kami memandang DPP serius menjalankan amanah organisasi maka kepercayaan itu kami berikan,” tambah Susanto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso dalam sambutannya, Rapimnas harus dimaknai sebagai kesempatan emas untuk memaksimalkan pengabdian di akhir masa jabatan kepengurusan saat ini. Ia mengajak seluruh jajaran untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. “Rapimnas ini harus kita maknai sebagai momentum untuk melakukan do the best,” ujarnya.

Menurutnya, melakukan yang terbaik bukan hanya menyelesaikan program kerja, tetapi memastikan setiap kebijakan dan langkah organisasi berdampak jangka panjang. Apa yang dibangun hari ini harus mampu menjadi fondasi kokoh bagi kepemimpinan berikutnya. “Apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi fondasi bagi generasi selanjutnya,” tuturnya.

Chriswanto menekankan bahwa peninggalan positif harus menjadi orientasi utama dalam setiap proses konsolidasi. Hal itu mencakup sistem yang tertata, budaya kerja yang solid, serta kesinambungan kepengurusan yang terjaga. “Di akhir masa jabatan ini kami perlu bantuan rekan-rekan sekalian untuk kita buat do the best dan meninggalkan legacy yang positif,” tegas dia

Ia mengakui bahwa selama ini terdapat tantangan dalam aspek keberlanjutan kepengurusan, khususnya ketika terjadi pergantian pengurus di tingkat wilayah. Kondisi tersebut seringkali membuat proses adaptasi berjalan lambat karena kurangnya kesinambungan dari pengurus sebelumnya. “Salah satu kelemahan kita selama ini adalah keberlanjutan kepengurusan seringkali terputus,” ujar Chriswanto.